Gunawan, Indra (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan No 194/Pid.Sus/2016/Pn.Kbm, Putusan No 247/Pid.Sus 2016/Pn.Pgp Dan Putusan No 429/Pid.Sus/Pn.Sgl). Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201610115273_Indra Gunawan_Cover - Daftar Isi.pdf Download (868kB) |
|
Text
201610115273_Indra Gunawan_BAB I.pdf Download (413kB) |
|
Text
201610115273_Indra Gunawan_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB) |
|
Text
201610115273_Indra Gunawan_BAB V.pdf Download (96kB) |
|
Text
201610115273_Indra Gunawan_Daftar Pustaka.pdf Download (191kB) |
|
Text
201610115273_Indra Gunawan_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan No 194/Pid.Sus/2016/Pn.Kbm, Putusan No 247/Pid.Sus 2016/Pn.Pgp Dan Putusan No 429/Pid.Sus/Pn.Sgl). Keluarga yang bahagia dan sejahtera ini terkadang berubah menjadi pudar dan bahkan hilang oleh karena adanya pertengkaran kecil, beda pendapat antara suami dan istri ataupun orang tua dan anak. Bahkan sering terjadi pertengkaran sampai adanya tindak pidana kekerasan antara suami dan istri. Berkaitan dengan kekerasan, kekerasan terhadap perempuan, adalah salah satu kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang dan Apakah putusan Majelis hakim sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Putusan No 194/Pid.Sus/2016/PN.Kbm, Putusan No 247/Pid.Sus/2016/PN.Pgp, Putusan No 429/Pid.Sus/2017/PNSgl. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh dari pemerintah mengenai UU PKDRT ke kelompok-kelompok kecil seperti rt/rw dan ibu-ibu pkk agar mengetahui lebih jelasnya tentang KDRT dan bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Kepolisian untuk di proses. Korban KDRT harus mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial serta restitusi agar korban bisa pulih dari trauma yang dialaminya. Jaksa Penuntut Umum haruslah memberikan suatu dakwaan berat bagi pelaku yang terbukti melakukan KDRT. Vonis berat yang diberikan mencerminkan suatu keadilan dan perlindugan hukum ditengah masyarakat.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 24 Jul 2023 09:03 |
Last Modified: | 24 Jul 2023 09:03 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22629 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year