Maysaroh, Maysaroh (2021) Telaah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201710115134-Maysaroh_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB) |
|
Text
201710115134-Maysaroh_BAB I.pdf Download (739kB) |
|
Text
201710115134-Maysaroh_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
201710115134-Maysaroh_BAB V.pdf Download (313kB) |
|
Text
201710115134-Maysaroh_DAftar Pustaka.pdf Download (459kB) |
|
Text
201710115134-Maysaroh_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham demokrasi saat ini sedang menghadapi tantangan tersendiri dimasa pandemi covid- 19. Pilkada serentak yang mulanya akan dilaksanakan pada pertengahan 2020, harus rela diundur menjadi akhir tahun tepatnya pada awal bulan Desember atas beberapa pertimbangan dengan dilandasi oleh Undang- Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait pelaksanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 sesuai dengan aturan yang dibuat serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga hak atas kesehatan masyarakat nya dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 sangat relevan di laksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti Undang- Undang, asasasas hukum, sistematika hukum. Pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 ini dilakukan dengan dasar hukum yang berbeda dengan pilkada sebelumnya dan kondisi pandemi ini membuat tata cara pelaksanaan yang berbeda juga serta penetapan protokol kesehatan serta tahapan nya pun berbeda sesuai penjelasan dari PKPU No.6/2020 serta pilkada tahun 2020 memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah serta anggaran pilkada tahun 2020 mengalami kelonjakan dan juga menimbulkan angka peningkatan cluster covid-19. Keberadaan HAM dalam konsepsi negara hukum yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia pada akhirnya yang menjadi suatu hal yang paling mendasar. Dan dalam suatu negara yang demokrasi, implementasi HAM merupakan suatu keharusan dan kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia oleh karena itu harus di lindungi oleh Undang- Undang.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 25 Jul 2023 03:22 |
Last Modified: | 25 Jul 2023 03:22 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22694 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year