Iskandar, Lili (2021) Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201710115064_Lili Iskandar_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB) |
|
Text
201710115064_Lili Iskandar_BAB I.pdf Download (278kB) |
|
Text
201710115064_Lili Iskandar_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) |
|
Text
201710115064_Lili Iskandar_BAB V.pdf Download (91kB) |
|
Text
201710115064_Lili Iskandar_DAftar Pustaka.pdf Download (153kB) |
|
Text
201710115064_Lili Iskandar_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
Abstract
Banyak temuan di lapangan yang memberikan deskripsi bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap anak dalam bidang ekonomi yang disertai dengan ketidak paksaan karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk eksploitasi ekonomi itu misalnya anak disuruh menjadi pengamen, pengemis serta penjaja seks komersial. Semua bentuk eskploitasi ekonomi terhadap anak itu tentu saja melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kondisi seperti ini maka perlu kiranya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi, untuk berperan secara aktif menanggulangi eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak-anak di Kabupaten Bekasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakanan alisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, Lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Repositori |
Date Deposited: | 25 Jul 2023 03:31 |
Last Modified: | 25 Jul 2023 03:31 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22747 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year