Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Permadi, Bayu adi Satria (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Tidak Diberikan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 134 PK/P.dt.Sus-PHI/2018. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_Cover-Daftar.pdf

Download (755kB)
[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_BAB I.pdf

Download (403kB)
[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_BAB II,III,IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (919kB)
[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_BAB V.pdf

Download (165kB)
[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_Daftar Pustaka.pdf

Download (192kB)
[img] Text
201510115193_Bayu Adi Satria_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (413kB)

Abstract

Dalam dunia Ketenagakerjaan berbagai masalah mengenai Upah antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh selalu saja terjadi salah satunya adalah mengnai masalah Upah yang diperoleh Pekerja/Buruh dari si Pengusaha/Pemberi Kerja, dalam hal mengenai pemberian Tunjangan Masa Kerja, Tunjangan Prestasi Kerja, dan Tunjangan Transportasi untuk memenuhi hak mengenai Hak Atas Kehidupan Yang layak itu dinilai tidak adil bagi pekerja karena di dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagai kemanusiaan” Masalah tersebut dapat dihindari jika Pengusaha dan Pekerja mentaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Putusan dari Majelis Hakim kepada 75 orang Pekerja PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Menolak Gugatan Para Pekerja serta Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya penegakan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Negara Republik Indonesia sehingga kurang/belum mencerminkan keadilan. Oleh karena itu Sebaiknya Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam revisinya tersebut harus secara eksplisit dan spesifik lagi mengatur Tunjangan tersebut itu masuk kedalam kategori Tunjangan Tetap atau Tunjangan Tidak Tetap. Hal ini sangat penting mengingat hak-hak para pekerja khususnya hak atas kehidupan yang layak sering tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan maka dari itu penting untuk merivisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak�hak para pekerja/buruh khususnya hak atas kehidupan yang layak bisa terwujud/terpenuhi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Astrid Brenda Maharani
Date Deposited: 31 Jul 2023 07:46
Last Modified: 31 Jul 2023 07:46
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/23144

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year