hakim, lukman (2018) Laporan Hasil Penelitian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Acara Pidana. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. (Unpublished)
Text
Laporan Hasil Penelitian TPPO 2018.pdf Download (14MB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan agar peerspektif Kriminologi mengenai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dapat diterapkan dalam ilmu Hukum Acara Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep hukum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Karena itu kegiatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat eksploratoris dan deskriptif dengan teknik penumpulan data berupa pengamatan lapangan dan studi kepustakaan, di mana selanjutnya data yang terkumpuldianalisis secara induktif. Adapun lokasi penelitian di lingkungan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal mana keseluruh lembaga ini sangat relevan dengan penggalian informasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (social welfare), sementara perdagangan orang (human trafficking) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan derajat dan martabat manusia. Di Indonesia, human trafficking merupakan salah satu masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Berdasarkan informasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, human trafficking menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), maka telah diatur ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi), diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Namun adanya ketentuan-ketentuan ini ternyata tidak cukup cukup memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban human trafficking, karena tidak jarang dengan adanya ketentuan-ketentuan yang saling tumpang tindih ini, maka hak-hak korban seringkali menjadi terabaikan. Agar perlindungan bagi korban human trafficking khususnya dalam hal restitusi dapat diwujudkan, maka diperlukan harmonisasi ketentuan dalam hukum acara pidana yang tidak hanya mengatur mengenai pelaku dari human trafficking, tetapi juga mengatur mengenai korban dari human trafficking ini.
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Lukman Hakim |
Date Deposited: | 03 Jun 2020 06:34 |
Last Modified: | 03 Jun 2020 06:34 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2439 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year