Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Mulyono, Slamet Budi (2021) Analisa Pembaharuan Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Perspektif Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_BAB I.pdf Download (517kB)
	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (957kB)
	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_BAB V.pdf Download (164kB)
	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_Daftar Pustaka.pdf Download (197kB)
	Text 201820251003_Slamet Budi Mulyono_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)

Abstract

Dalam meningkatkan taraf perekonomian negara diperlukan peningkatan investasi modal usaha yang ada di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satu caranya adalah penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadikan, dan efisiensi. Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, Hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara nomor 210 tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunanaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi, seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa OSS yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambarkan secara jelas pada PP nomor 24 Tahun 2018 ini.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	27 Dec 2023 04:18
Last Modified:	27 Dec 2023 04:18
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/25370

Actions (login required)

View Item

Downloads