Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Kusumah, Umar Wirahadi (2021) Tindak Pidana Dalam Kasus Pailit Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_Cover - Daftar isi.pdf Download (928kB)
	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_BAB I.pdf Download (393kB)
	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_BAB V.pdf Download (235kB)
	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_Daftar Pustaka.pdf Download (359kB)
	Text 201720251025_Umar Wirahadi Kusuma_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)

Abstract

Kerugian merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Dalam hal tejadinya kepailitan, kurator mempunyai kuasa penuh setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Hakim. Tindakan hukum yang dilakukan kurator yang menyebabkan kerugian bagi para pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya dapat diancam dengan hukum pidana, karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Tanggung jawab kurator dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator, dan tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan kurator ini harus dipertanggung jawabkan kurator secara pribadi. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit. Pertanggung jawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 jo Pasal 72 jo Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana dapat ditarik kedalam unsur-unsur pasal didalam KUHP dan dapat juga diadili melalui mekanisme pidana yang berdasarkan KUHAP

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	27 Dec 2023 04:19
Last Modified:	27 Dec 2023 04:19
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/25379

Actions (login required)

View Item

Downloads