Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Saefudin, Mochamad Nur (2021) Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_Cover - Daftar isi.pdf Download (884kB)
	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_BAB I.pdf Download (760kB)
	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_BAB V.pdf Download (346kB)
	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_Daftar Pustaka.pdf Download (343kB)
	Text 201720252006_Sri Widimahendrati_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)

Abstract

Tujuan penulis meneliti mengenai permasalahan penangkapan diduga pelaku terorisme oleh Densus 88 ditinjau dari UU No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2003, adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan kebijakan criminal ( criminal policy ) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga dalam penanggulangannya perlu dibuat aturan khusus (lex specialis). Permasalahan yang timbul dalam upaya paksa penangkapan yang di lakukan oleh Densus 88, sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang disampaikan menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor Perundang-uandangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilita, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Perundang-undangan tindak pidana terorisme UU No.15 tahun 2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme, dianggap sudah tidak relevan dengan masanya sehingga pemerintah malakukan pembaharuan dengan disahkannya undangundang baru yaitu UU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15 tahun 2003. Untuk meminimalisir pelanggaran prosedur penangkapan terduga pelaku terorisme, ada beberapa usaha yang di lakukan pemerintah salah satunya dengan pembaharuan perundang-undangan, dan menegakan aturan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran prosedur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	27 Dec 2023 04:19
Last Modified:	27 Dec 2023 04:19
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/25381

Actions (login required)

View Item

Downloads