Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Van Hemert, Winda Apricilya (2023) Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_BAB V.pdf - Published Version Download (783kB)
	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_Daftar Pustak.pdf - Published Version Download (907kB)
	Text 201910115212_Winda Apricilya Van Hemert_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (940kB) | Request a copy

Abstract

Hasil penelitian hukumnya, Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang TNI telah dengan sangat tegas mengatur bahwa komponen cadangan bertugas untuk menghadapi ancaman militer namun berbeda dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang PSDN dimana untuk mobilisasi warga negara menghadapi ancaman militer menjadi 2 bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengaturan hukum warga negara sebagai komcad dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 jo Pasal 29 Undang-undang PSDN membuat ketidakjelasan status warga negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara karena di dalam Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang TNI hanya mengatur komcad untuk ancaman militer bukan untuk ancaman hibrida, atas dasar hal tersebut pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang PSDN yang mengatur mengenai mobilisasi warga negara sebagai komcad dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang TNI.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing: Aly Ashghor, M.A.Pol., M.Sos., Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Arif Syamsudin
Date Deposited:	22 Jan 2024 03:32
Last Modified:	22 Jan 2024 03:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/26038

Actions (login required)

View Item

Downloads