Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Iskandar, Yogi (2022) Analisis Pemidanaan Kebiri Kimia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan PN Mojokerto: No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201920251003_Yogi Iskandar_Cover - Daftar Isi.pdf Download (659kB)
	Text 201920251003_Yogi Iskandar_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 201920251003_Yogi Iskandar_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 201920251003_Yogi Iskandar_BAB V.pdf Download (189kB)
	Text 201920251003_Yogi Iskandar_Daftar Pustaka.pdf Download (281kB)
	Text 201920251003_Yogi Iskandar_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pembuktian ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal184 KUHAP. Kasus pemerkosaan yang terjadi sekarang ini, tidak jarang disertai juga dengan kasus pembunuhan bahkan pelaku menyetubuhi korban yang sudah meninggal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal? dan bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembJlllhan disertai persetubuhan pada orang meninggal, sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang sudah meninggal tidak dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebabkan pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan tidak adanya pasal yang secara tegas mengatur mengenai persetubuhan/perkosaan terhadap mayat, sehingga hal tersebut menimblilkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum dimaksud adalah karena tidak adanya aturan normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tindakan persetubuhan/perkosaan terhadap mayat mengingat di dalam suatu perbuatan pidana dan dalam praktiknya, pelaku hanya dikenakan dalam pasal pembunuhan saja ditambah lagi, tidak satupun hakim yang membuat atau melahirkan yuriprudensi untuk tindak pidana ini, padahal tindak pidana ini sangatlah tidak manusiawi dan sadis. Hukum Indonesia belum mengatur secara jelas delik persetubuhanl pemerkosaan terhadap mayat. Jadi,persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Hal yang menjadi masalah besar adalah pelaku pemerkosaan atau yang menyebutuhi mayat lolos dari jerat hukum karena di KUHP tidak ada pasal yang mengatur hukuman untuk pelaku pemerkosa dan yang menyetubuhi mayat. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pada prespektif huktun yang akan datang ius constituendum hal tersebut sudah terakomodir yakni dengan adanya norma larangan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan terhadap orang yang meninggal secara tidak beradab dan manusiawi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	19 Apr 2024 08:53
Last Modified:	19 Apr 2024 08:53
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/28698

Actions (login required)

View Item

Downloads