Budiman, Arief (2008) Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung Dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
2005115104_Arief Budiman_Skripsi Lengkap_2008.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (92MB) | Request a copy |
Abstract
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam hal pemberian grasi hanya pendapat hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam hal pemberian grasi tidak bersifat mengikat bagi Presiden. Maka, manfaat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung bagi Presiden adalah untuk dijadikan pedoman atau tolok ukur dalam membuat keputusan tentang pemberian grasi yang semata-mata hanya berdasarkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Pertama, agar Presiden tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan hak prerogatif. Maka harus ada pembatasan-pembatasan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Singgih Rahadi, S.H., M.M., Ifan Noor Adham, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Pembimbing: Singgih Rahadi, S.H., M.M., Ifan Noor Adham, S.H., M.H. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin |
Date Deposited: | 19 May 2024 06:38 |
Last Modified: | 19 May 2024 06:38 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/29066 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year