Susono, Norman (2009) Peran Komisi Pemberantasan Korusi dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi dengan Tehnik Penyadapan Menurut Pasal 12 Huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pidana. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
2005115139_Norman Susono_Skripsi Lengkap_2009.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (38MB) | Request a copy |
Abstract
Badan tersebut kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai kewenangan yang dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan kepada kita bahwa KPK adalah Lembaga yang bersifat Super Body. Kewenangan tersebut salah satunya adalah kewenangan sebagaimana yang disebut dalam pasal 12 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu kewenangan dalam menyadap yang memunculkan masalah kepermukaan bahwa tindakan penyadapan tersebut melanggar proses hukum yang wajar, melanggar hak asasi manusia.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Burhanudin Hasan, S.H., M.H., Al Fitra, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Pembimbing: Burhanudin Hasan, S.H., M.H., Al Fitra, S.H., M.H. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr. Arif Syamsudin |
Date Deposited: | 04 Jun 2024 00:43 |
Last Modified: | 04 Jun 2024 00:43 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/29230 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year