Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Nainggolan, Lorenly Indra and saputra, rahmat (2023) Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances. Jurnal USM LAW REVIEW, 6 (1). pp. 420-432. ISSN 2621-4105

[img] Text
Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances.pdf

Download (352kB)
Official URL: https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/...

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggungjawabnya dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini sangat penting dalam pengisian jabatan publik, sebab ketiadaan syarat yang dimaksud adalah bentuk ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Padahal semuanya sama-sama jabatan publik yang langsung menerima mandat dari rakyat. Bentuk negara hukum menghendaki adanya checks and balances, yang menjunjung nilai-nilai budaya konstitusional Indonesia dan lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Sedangkan ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota DPR adalah bentuk pengingkaran dimaksud. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap integritas maupun kualitas dari calon-calon anggota yang akan menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang kualitas dan integritas adalah bagian penting yang harus melekat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pembentukan undang-undang yang beorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Adapun kebaharuan penelitian ini adalah analisis mengenai pentingnya pengaturan mengenai syarat surat keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik.

Item Type: Article
Subjects: Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rahmat Saputra
Date Deposited: 21 Aug 2024 09:56
Last Modified: 21 Aug 2024 09:56
URI: http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/31032

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year