Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Gunamarman, Djambi Rahardjo (2000) Masalah Perkawinan Antar Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Text 9501048_DJAMBI RAHARDJO GUNAMARMAN_HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (35MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah peranan Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan yang berlainan iman. Dengan demikian dapat diketahui keefektifan pemakaian Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah digunakan selama ini dalam mengatur perkawinan di negara kita. Adapun alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah perkawinan antar umat yang berlainan iman tersebut adalah pada saat ini banyak terjadi perkawinan antar agama yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dan apabila dapat dilaksanakan, pasti salah satu pihak baik pihak pria maupun pihak wanita, melakukan dengan berpura-pura memeluk agama pasangannya. Apabila perkawinan antar agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia apakah setiap orang yang berlainan agama harus melangsungkan di luar negeri, berapakah biaya yang harus dikeluarkan dan apakah setiap orang mampu. Bagi yang tidak mampu akan melaksanakan secara berpura-pura memeluk agama pasangannya, tetapi hal ini adalah suatu perkosaan terhadap hak asasinya untuk memeluk agama lain. Ketentuan mengenai perkawinan antar umat yang berlainan agama ini tidak terdapat pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai perkawinan, sehingga terdapat berbagai penafsiran yang berbeda menurut masing-masing pihak. Dan undang-undang tersebut masih memandang agama sebagai faktor yang menentukan, sehingga apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan agama akan menemui kesulitan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah difokuskan pada pengumpulan data sekunder yang telah dikumpulkan dilakukan pengecekkan langsung untuk memastikan apakah data tersebut akurat atau tidak untuk keperluan titik tolak analisa. Disamping itu wawancara dan observasi langsung dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi bahan-bahan penelitian guna keperluan analisis selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang melegalkan perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 tahun 1974, karena masih memandang faktor agama sebagai sesuatu yang menentukan dan tidak mengangap perkawinan itu dari segi perdatanya saJa, sehingga jika terjadi permasalahan yang berhubungan dengan agama akan timbul kesulitan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: R. Harjono Notosandjojo, SH.; Pembimbing II: Silvia Nurlaila, S.Pd., MM
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Administrator Administrator
Date Deposited:	30 Jan 2025 06:18
Last Modified:	30 Jan 2025 06:18
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/32828

Actions (login required)

View Item

Downloads