Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Eleanora, Fransiska Novita (2001) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS OPPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 PASAL 32C). Masters thesis, Universitas Jayabaya.

	Other (Tinjauan hukum terhadap penerapan) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN.PDF Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Other (Tinjauan hukum terhadap penerapan) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN.PDF Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Asas Opportunitas merupakan kewenangan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum yang Dimana artinya siapa yang bersalah tidak wajib untuk dituntut, sedangkan lawan dari asas opportunitas tersebut adalah asas legalitas yakni siapa yang bersalah wajib dituntut. Demi kepentingan umum yang yakni kepentingan bangsa dan negara dalam bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Walaupun asas opportunitas dirasakan masih ada kejanggalan di dalam masyarakat tetapi asas opportunitas merupakan aturan yang khsusus dan terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32C sehingga kewenangan dari Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara yang ada demi kepentingan umum. Dalam menerapkan dari asas opportunitas Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan Kapolri, Menhankam, Presiden dan pihak-pihak yang terkait untuk mendapat masukan dalam penerapannya. Asas opportunitas memiliki kepastian hukum yang kuat dimana Jaksa Agung menuangkannya dalam suatu surat keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum dan dimana Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penuntutan di kemudian hari. Dan dalam penerapannya sepanjang Indonesia merdeka penerapan asas opportunitas diberikan pada Syahrir dan Hariman Siregar mahasiswa Universitas Indonesia yang didakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap produk-produk Jepang pada tanggal 15 Januari 1974, dan terhadap kasus ini tidak ada kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sehingga kasus ini dideponirkan atau ditutup demi kepentingan umum karena menyangkut segi politisnya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Fransiska Novita Eleanora
Date Deposited:	05 Feb 2026 04:33
Last Modified:	05 Feb 2026 04:33
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/37867

Actions (login required)

View Item

Downloads