Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Huda, Aldifa Fahrul (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_Cover-Daftar Isi.pdf Download (11MB)
	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_BAB V.pdf Download (782kB)
	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_Daftar Pustaka.pdf Download (861kB)
	Text 201920252005_Aldifa Fahrul Huda_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hasil penelitian yang dilakukan adalah ditemukan beberapa kelemahan penyidik dalam menjalankan wewenangnya sebagai penegak hukum yang menyebabkan terampasnya hak asasi manusia. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka sehari setelah dirinya diperiksa sebagai saksi terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 tanpa didahului adanya minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pada kasus penetapan tersangka Dahlan Iskan, terjadi kesalahan administrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan. Aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi Dahlan Iskan adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. NIDN0325117405, Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. NIDN0319077606
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Arif Syamsudin
Date Deposited:	20 Jun 2026 08:15
Last Modified:	20 Jun 2026 08:15
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/39851

Actions (login required)

View Item

Downloads