Zulfa, Novriyendi (2016) Penyelesaian Sengketa Kredit Melalui Parate Eksekusi Dengan Cara Penjualan Dibawah Tangan Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan ( Study Kasus PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
|
Text (Cover - Daftar Isi)
201220252035_Zulfa Novriyendi_cover - isi.pdf Download (823kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
201220252035_Zulfa Novriyendi_BAB I.pdf Download (374kB) | Preview |
|
Text (BAB II, III, IV)
201220252035_Zulfa Novriyendi_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) |
||
|
Text (BAB V)
201220252035_Zulfa Novriyendi_BAB V.pdf Download (305kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
201220252035_Zulfa Novriyendi_Daftar Pustaka.pdf Download (198kB) | Preview |
|
Text (Lampiran)
201220252035_Zulfa Novriyendi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) |
Abstract
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit melalui parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan atas objek jaminan hak tanggungan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk , serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi, dan untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta kebendaan dalam perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan atas objek jaminan hak tanggungan namun banyak membantu menyelesaian sengketa kredit di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Namun parate eksekusi Hak Tanggungan ini dapat berperan dengan baik dalam menurunkan jumlah sengketa kredit di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan . Penulis menyarankan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksaaan parate eksekusi Hak Tanggunan untuk menyelesaian sengketa kredit mengingat pelaksaaan nya lebih efektif dibandingkan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri (fiat pengadilan). Pemerintah bersama DPR RI hendaknya memberikan prioritas dan percepatan dalam merevisi Undang-Undang Hak Tangungan khususnya terhadap Pasal- Pasal yang bertentangan atau tidak konsisten dalam mengatur pelaksaaan eksekusi Hak Tanggungan, terutama mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan. Kata kunci : Parate Eksekusi Hak Tanggungan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Dr. Ena Widjajati, SH., MH, Pembimbing II: Dr. I Ketut Sendra, SH., MH. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Bisnis |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Astrid Brenda Maharani |
Date Deposited: | 31 Aug 2017 02:42 |
Last Modified: | 22 Jun 2018 02:29 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/460 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year