Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

TIKA, I NYOMAN (2018) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan UU No. 1 Pnps Dan Pasal I56a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jaya.

	Text 201520252018_I Nyoman Tika_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201520252018_I Nyoman Tika_BAB I.pdf Download (618kB)
	Text 201520252018_I Nyoman Tika_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (814kB)
	Text 201520252018_I Nyoman Tika_BAB V.pdf Download (565kB)
	Text 201520252018_I Nyoman Tika_Daftar Pustaka.pdf Download (630kB)
	Text 201520252018_I Nyoman Tika_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (986kB)

Abstract

Penelitian mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penodaan agama berdasarkan uu no. 1 pnps dan pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dan yuridis empiris dengan karakteristik dekstriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder dan tertier dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan meneliti. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif artinya ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penodaan agama di Indonesia yang diduga dilakukan seseorang atau kelompok dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku penodaan agama apabila melanggar dari Kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas daripada itu seseorang atau kelompok keagamaan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila seseorang atau kelompok keagamaan hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaanya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dimuka umum. Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama tersebut yaitu selain dengan menggunakan aturan dasar UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 156a, upaya lain yang dilakukan juga dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Pertanggungjawaban kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan denganbaik, meskipun dengan cara cara yang masih dilakukan dengan mediasi. Namun ada juga yang belum bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut sehingga masih terjadi isu-isu negative atau bahkan permusuhan diantara masyarakat akibat penodaan tersebut. Sehingga penulis menyarankan agar ada sosialisasi kembali yang berngsur-angsur terhadap masyarakat tentang peraturan atau surat edaran Kapolri tersebut guna mencegah atau meminimalisir tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Ikhsan Habibie
Date Deposited:	30 Dec 2020 06:56
Last Modified:	12 Jan 2021 07:06
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/6103

Actions (login required)

View Item

Downloads