Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Suhardiman, Cecep and Sibuea, Hotma P. (2017) PARADIGMA KEMELUT DEMOKRASI PANCASILA PASCA REFORMASI 1998. Jurnal IUS CONSTITUTUM, 1 (1). pp. 1-20. ISSN 2477-5754

Text JURNAL NASIONAL IUS CONSTITUTUM VOL 1 NO 1 2017 UTA 45 PENULIS KE 2.pdf Download (111kB)

Abstract

Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya untuk andil dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana yang tercantum dalam sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila ke empat inilah yang dijadikan konsep dasar Negara Indonesia pada masa orde lama dan orde baru atau pada masa sebelum era reformasi 1998. Penjabaran sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila tersebut sangat jelas bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh satu perwakilannya yaitu kepala negara, dalam hal ini disebut presiden, yang harus memiliki sifat bijaksana dalam mengelola tatanan pemerintahan, dan cara memilih pemimpinnya harus dilakukan melalui musyawarah yang diwakilkan oleh rakyat kepada perwakilannya..Sila ke-4 itulah yang dijadikan landasan prosedur pemilihan umum di Indonesia, sebelum era reformasi.Namun, terjadi pergeseran dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia sejak muncul era reformasi 1998. Dari sinilah terjadinya beberapa perubahan Politik Hukum dalam konstitusi yang meliputi perubahan sistem pemilihan umum, perubahan sistem kelembagaan legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintah daerah, sistem kekuasaan presiden, dan sistem perubahan kekuasaan kehakiman yang menyebabkan berubahnya sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia pernah menganut model demokrasi perwakilan seperti Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-1999). Konsepsi Demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan akhir dilakukan melalui pemungutan suara (voting).Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang paling cocok dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang lebih menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat.Namun relevansi Demokrasi Pancasila semakin memudar setelah terjadi perubahan UUD 1945, terutama dalam hal pemilihan umum dikarenakan adanya perbedaan konsep pemahaman.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Demokrasi Pancasila, Reformasi, Pemilihan Umum
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hotma Pardomuan Sibuea
Date Deposited:	24 Feb 2021 02:39
Last Modified:	24 Feb 2021 02:39
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/6758

Actions (login required)

View Item

Downloads