Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Terima, Syukur Zebua (2015) Pelayanan Lembaga Bantuan Hukum pada Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bekasi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum (Penganan Kasus Nomor 136/Pid.B/2015/PN.BKS). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta raya.

Preview	Text (Cover-Daftar Isi) 201110115074_Terima Syukur Zebua_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 201110115074_Terima Syukur Zebua_BAB I.pdf Download (459kB) | Preview
	Text (BAB II, III, IV) 201110115074_Terima Syukur Zebua_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
Preview	Text (BAB V) 201110115074_Terima Syukur Zebua_BAB V.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 201110115074_Terima Syukur Zebua_Daftar Pustaka.pdf Download (247kB) | Preview
	Text (Lampiran) 201110115074_Terima Syukur Zebua_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Pelayanan. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum, Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang sedang berkembang di Indonesia, dimana tindak pidana kerap terjadi. Namun dalam hal segi peranan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi terhadap penanganan tindak pidana belum diketahui secara jelas dan pasti mengenai perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan rumusan masalah Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di pengadilan Negeri Bekasi terkait Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum dan Apakah yang menjadi Kendala atas peran LBH tersebut dalam memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terutama dalam penanganan kasus Nomor 136/Pid. B/2015/PN.BKS, Peranan lembaga bantuan hukum sendiri seringkali mengalami kendala dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum dimana efektitasnya terhalang karena permasalanan, masyarakat yang pada umumnya masih belum mengetahui hak-haknya di hadapan hukum serta adanya Pandangan dikalangan masyarakat bahwa untuk meminta bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dikhawatirkan akan menimbulkan pengeluaran biaya yang besar. Faktor-faktor yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bekasi khususnya meliputi banyak faktor, masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum sehingga dalam hal ini masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing Materi: Herbert Napitupulu, SH., MH., Pembimbing Teknis: Anggreany Haryani P., SH., MH.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	22 Jun 2018 03:14
Last Modified:	22 Jun 2018 03:14
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/822

Actions (login required)

View Item

Downloads