Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Suseno, Budhi Hendri (2011) Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Rekayasa Kriminalisasi Terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) (Studi Kasus Bibit S Rianto & Chandra M Hamzah). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_BAB I.pdf Download (11MB)
	Text (BAB II, III, IV) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (28MB)
	Text (BAB V) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_BAB V.pdf Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 20092025047_Budhi Hendri Suseno_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Dengan melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 ini, sangat dirasa adanya suatu peningkatan yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain, banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi terungkap, baik dilingkungan lembaga tinggi Negara seperti di Kejaksaan Agung RI (kasus jaksa Urip tri gunawan) kernudian di Lembaga Legislatif yaitu banyak terungkap para anggota dewan terhormat (DPR) yang menjadi terdakwa dalam masalah korupsi dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya seperti di Bank Indonesia dan di Departemen Kelautan dan Perikanan, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja KPK bekerja secara professional. Namun demikian sebaliknya KPK yang dapat masalah, yaitu muncullah Dugaan perbuatan melanggar Hukum terhadap pimpinan KPK sendiri yaitu, melibatkan wakil ketua KPK Sdr Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Dugaan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang diterima atas adanya informasi dan testimoni dari Antasari Azhar yang belum di croscek dengan pihak yang terkait, juga BAP Ari Muladi hal ini dapat disebut dengan mengkriminalkan seseorang. Penetapan tersangka dan penahanan telah dilaksanakan tanpa bukti yang kuat dan sah, maka diperlukan suatu kebijakan yang progresiv dari pemerintah yaitu kebijakan kriminal untuk meredam kasus yang menarik ini guna mendapatkan kondisi hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan sesuai fakta hukum yang benar bagi semua pihak, baik kalangan pemerhati hukum, para lembaga penegak hukum sendiri dan masyarakat luas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:24
Last Modified:	20 Apr 2021 01:24
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8606

Actions (login required)

View Item

Downloads