Franco, Maju (2012) Akibat Hukum Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir di luar Perkawinan yang Sah. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
200810115095_Maju Franco_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
200810115095_Maju Franco_BAB I.pdf Download (6MB) |
|
Text (BAb II, III, IV)
200810115095_Maju Franco_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB) |
|
Text (BAB V)
200810115095_Maju Franco_BAB V.pdf Download (1MB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
200810115095_Maju Franco_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) |
|
Text (Lampiran)
200810115095_Maju Franco_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (28MB) |
Abstract
Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah. Kehadiran anak di luar perkawinan yang sah menimbulkan ban) akikibat hukum bagi anak tersebut. Adanya diskriminasi terhadap anak luar kawin. membuat Machica Mochtar mengajukan Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi dengan putusan penyempurnaan Pasa l 43 Ayat (I) Undang-undang Perkawinan, sehingga harus dibaca menjadi anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui . Kaidah hukurn yang timbul pasca Putusan Mahkarnah Konstitusi yang berkaitan dengan status anak luar kawin dan untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 20 10 terkait pengubahan Pasa l 43 ayat ( I) Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis nonnative yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif anal isis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum seca ra tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. (Kesimpu lan dan saran) Sebaiknya pemerintah segera membuat suatu pengaturan yang tegas atas perkawinan - perkawinan di bawah tangan untuk mengatasi kemungkinan akan adanya kebanjiran gugatan di pengadilan dari anak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai darnpak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kata Kunci : akibat hukum, anak luar kawin
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Akibat Hukum, Anak Luar Kawin |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Eni Astuti |
Date Deposited: | 20 Apr 2021 01:31 |
Last Modified: | 20 Apr 2021 01:31 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8640 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year