Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Yulianto, Danny (2008) Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 1998 Dan Pelaksanaannya Dalam Kasus Monas Tanggal 1 Juni 2008. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200610115156 _Danny Yulianto_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 200610115156 _Danny Yulianto_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II-IV) 200610115156 _Danny Yulianto_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB V) 200610115156 _Danny Yulianto_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200610115156 _Danny Yulianto_Daftar Pustaka.pdf Download (884kB)
	Text (Lampiran) 200610115156 _Danny Yulianto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB)

Abstract

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak yang dimiliki warga negara dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan baik dan terkadang menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Kasus Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan hal tersebut. Penulis merumuskan masalah tentang bagaimana batasan dalam tata cara menyampaikan di muka umum dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan penyampaian pendapat di muka umum dan pelaksanaannya dalam kasus Monas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membacanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengungkap kandungan norma hukum dan kemudian disusun secara sistematis. Dalam pembahasannya, penulis mengungkap batasan-batasan dalam tata cara menyampaikan pendapat di muka umum menurut undang-undang yang berlaku dan batasan-batasan yang belum diatur dalam undang-undang serta pelaksanaannya dalam kasus Monas yang terjadi tanggal 1 Juni 2008. Selain itu, dibahas pula sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan penerapannya oleh Polri. Penulis menyimpulkan bahwa masih ada kesalahpahaman warga negara dalam memahami ketentuan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang menurut undang-undang yang berlaku dan belum dibuatnya suatu peraturan pelaksanaan dari UU No, 9 Tahun 1998. Aparat kepolisian juga dirasa masih belum tegas dalam menerapkan sanks·i terhadap para pelanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Hal ini menjadi salah satu alcibat terjadinya kontlik dan pertikaian antar kelompok masa khususnya dalam kasus Monas tanggal 1 Juni 2008. Oleh karena itu, pemerintah dan Polri perlu berperan aktif dalam mensosialisasikan serta mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 agar proses penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan demokrasi bangsa Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Kebebasan Berpendapat
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum) Ilmu Sosial > Hukum > Kewarganegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	20 Apr 2021 01:31
Last Modified:	20 Apr 2021 01:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8641

Actions (login required)

View Item

Downloads