Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Pratiwi, Endang (2010) Status Kepemilikan Tanah Rumah Susun Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Rumah Susun Bidara Cina. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200610117013_Endang Pratiwi_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 200610117013_Endang Pratiwi_BAB I.pdf Download (6MB)
	Text (BAB II, III, IV) 200610117013_Endang Pratiwi_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BAB V) 200610117013_Endang Pratiwi_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200610117013_Endang Pratiwi_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) 200610117013_Endang Pratiwi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Abstract

Endang Pratiwi, 200610117013, Status Kepemilikan Tanah Rumah Susun Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Rumah Susun Bidara Cina, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. Disebabkan adanya keterbatasan tanah untuk perumahan dan pemukiman maka pembangunan rumah secara vertikal (Rumah Susun) menjadi pilihan bernilai strategis karena pemanfaatan ruang keatas untuk kepentingan hunian tidak membebani masyarakat penghuni berkaitan dengan hak milik bila dibandingkan dengan pemanfaatan tanah. Bagaimanakah status hukum kepemilikan bersama Satuan Rumah Susun dan dampak hukumnya bagi Penghuni, bagaimanakah sikap hukum/nuansa bathin warga penghuni Satuan Rumah Susun atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Untuk memahami status hukum kepemilikan bersama atas satuan Rumah Susun dan permasalahan hukum yang timbul pada penghuninya dan untuk mengetahui sikap masyarakat hunian rumah susun atas pemahaman Kepemilikan Bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama. Digunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengadakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan ilmiah dan informasi dari literatur hukum yang ada. Basil penelitian : Sistem kepemilikan tanah rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dikenal dengan kepemilikan bersama dan kepemilikan perorangan, berbeda dengan sistem pemilikan tanah rumah pada umumnya. Status hukum kepemilikan bersama rumah susun bersifat sewa beli antara penghuni (penyewa) dengan Pemda DKI Jakarta (pemilik). Penghuni tidak membayar harga sewa (wanprestasi) dan tanpa seizin pemilik melakukan pengalihan hak (penjualan) kepada pihak lain merupakan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Berdasarkan dari hasil metode penelitian tersebut diatas maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pendekatan, misalnya mengedepankan penegakkan hukum terhadap warga yang melakukan penyimpangan hukum seperti menyewa dan menjual tanpa hak. Mengefektifkan peran Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di Rumah Susun Bidara Cina agar dapat berfungsi untuk mencegah terjadi keributan dan gangguan antar penghuni .

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	29 Apr 2021 02:05
Last Modified:	29 Apr 2021 02:05
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8867

Actions (login required)

View Item

Downloads