Sukono, Sukono (2010) Penyebarluasan Video Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Jakarta Selatan). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
2005115253_Sukono_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
2005115253_Sukono_BAB I.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB II, III, IV)
2005115253_Sukono_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB) |
|
Text (BAB V)
2005115253_Sukono_BAB V.pdf Download (875kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
2005115253_Sukono_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) |
|
Text (Lampiran)
2005115253_Sukono_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) |
Abstract
NAMA : SUKONO, NPM : 2005115253, JUDUL: "PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT JAKARTA SELATAN)". Implikasi dari kemajuan zaman dan teknologi memberikan kontribusi terhadap jenis dan macam, alat yang dipergunakan untuk membuat dan penyebaran video porno, tetapi efektivitas yang sangat terasa dalam penyebarluasan video porno itu sendiri adalah keberadaan komputer dan handphone. Dua jenis alat teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya kegiatan pornografi dari mulai produksinya sampai dengan penyebarluasannya. Pada penelitian ini diajukan permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik dan bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik . Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan yang merupakan data sekunder dan penelitian lapangan di Polres Selatan yang merupakan data primer . Hasil penelitian menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik , adalah ditemukannya unsur adanya kesalahan berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak pelaku tindak pidana diancam hukuman pidana penjara dan atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Unsur adanya kesalahan sebagai mana dimaksud di atas dilakukan secara radar oleh pelaku penyebaran video porno dan pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan. Upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik adalah dengan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan orang tua, pelarangan peredaran video serta pemberian rangka hukum yang tepat. Pada Polres Selatan pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno dilakukan dengan melakukan razia, kerja sama dan koordinasi dengan beberapa instansi dalam hal pemberantasan penyebaran video porno.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Doni Alfianthoro |
Date Deposited: | 30 Apr 2021 02:09 |
Last Modified: | 30 Apr 2021 02:09 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8891 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year