Sianipar, Rohani (2013) Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Di tinjau Dari Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
201020252008_Rohani Sianipar_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
201020252008_Rohani Sianipar_BAB I.pdf Download (7MB) |
|
Text (BAB II-IV)
201020252008_Rohani Sianipar_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (36MB) |
|
Text (BAB V)
201020252008_Rohani Sianipar_BAB V.pdf Download (2MB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
201020252008_Rohani Sianipar_Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) |
|
Text (Lampiran)
201020252008_Rohani Sianipar_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB) |
Abstract
Tujuan tesis ini adalah menganalisis kemungkinan penghapusan pidana mati yang selama ini telah lama diperdebatkan di Indonesia oleh pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Di satu sisi, pihak yang tetap mempertahankan hukuman mati memberikan argumen bahwa pidana mati itu masih diperlukan bagi kejahatan-kejahatan di luar batas perikemanusiaan, kejahatan narkoba, terorisme dan sejenisnya. Hukuman mati diperlukan sebagai penjeraan bagi pihak lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Di sisi yang Jain, pihak yang tidak setuju terhadap hukuman mati memberikan argumen bahwa pasal-pasal dalam KUHP termasuk pidana mati sangat kental bernuansa penghukuman atau pembalasan (punishment) daripada memperbaiki atau pemulihan (treatment). Pada hal paradigma hukum di dunia internasional saat ini lebih mengedepankan pemulihan. Masalah ini diangkat karena banyak negara telah menghapuskan pidana mati (1 19 negara) termasuk Belanda sejak tahun 1870 yang justru memberlakukannya di Indonesia sejak tahun 1918. Pi dana mati yang berlaku di Indonesia, dan masih terus diperdebatkan, sampai sekarang tidak memperlihatkan semakin berkurangnya kejahatan luar biasa yang dijatuhi pidana mati. Di samping itu dunia peradilan Indonesia juga tidak luput dari kesalahan seperti pada kasus Sengkon dan Karta serta kasus hukuman mati Ruben dan anaknyc. yang d!persoalkan baru-baru ini . Selain daripada itu kejahatan narkoba semakin hari semakin berkembang, walaupun pembuat dan pengedamya sudah ada yang dihukum mati dan saat ini banyak yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusinya. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural seluruh undang-undang dan peraturan hukum di Indonesia yang dalam pembukaannya memuat Pancasila, juga merupakan argumen penting agar hukuman mati dihapuskan. Hukuman mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Untuk menjawab perbedaan pendapat tersebut, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Kajian yang dilakukan hanya berupa penelurusan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, Undang-Undang, tulisan-tulisan ilmiah, artikel di surat kabar dan majalah maupun bahan-bahan "on line" di internet dan sebagainya. Dengan mempergunakan metode tersebut diharapkan terkumpul data sekunder yang cukup. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai bahan analisis sehingga pembahasan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil yang valid.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | HAM |
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Tata Negara Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Taufik Tri Muladi |
Date Deposited: | 05 May 2021 06:44 |
Last Modified: | 05 May 2021 06:44 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8937 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year