Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Haerudin, Haerudin (2011) Analisis Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Hukum Kota Tangerang (Studi Kasus Perkara Tipiring No.Pol. B/33/III/2009/Sat Samapta). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover - Daftar Isi) _Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) _BAB I.pdf Download (7MB)
	Text (BAB II, III, IV) _BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB V) _BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) _Daftar Pustaka.pdf Download (668kB)
	Text (Lampiran) _Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tipiring adalah perkara tergolong ringan yakni yang merupakan acara pemeriksaan cepat pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 7.500 dan pada Perda denda maksirnal Rp. 50.000.000. Permasalahan yang timbul pelaku berniat berbuat kejahatan agar meyakinkan (Percaya Diri) banyak disebabkan karena sebelumnya melakukan meminum minuman beralkohol baik yang berkadar etanol (C2H50H) 1 % s.d paling tinggi 55 %, dalam jiwa tidak seimbang inilah karena mabuk tanpa memperhitungkan perbuatannya pelaku bisa melakukan perbuatan jahat. Permasalahan dari Skripsi ini adalah : a). Apakah faktor yang teijadi keadaan dalam operasi khusus/rutin penindakan hukum pemberantasan terharap penjual, pengedar dan pemakai minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Metro Kota Tangerang. b). Bagaimana pemberian sanksi hukum terhadap penjual, pengedar dan pemakai minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Metropolitan Tangerang Kota. Maksud penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan paedah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana ringan terutama pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan penegakkan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 terhadap larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol terealisasi sesuai hukum pada sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah dimaksud, dimana dalam pelaksanaannya tetap menjunjung hak asasi manusia dan kepentingan umum. Faktor yang mendukung dari internal adalah kebijaksanaan Kapolri melalui Kapolda dilanjutkan pada jajaran diwilayah tingkat Polres khususnya Polres Metro Tangerang Kota tentang Ops pelaksanaan tindak pidana ringan {Tipiring) mengenai penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 terhadap pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, faktor petugas Polisi dan faktor fasilitas sedangkan faktor ekstern adalah masyarakat yang tidak berkenan terhadap minuman yang memabukan dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat. Faktor penghambat dari internal polisi kekurangan tenaga keija secara professional mengingat pada fungsi Samapta yang saat ini diubah menjadi satuan Sabhara dimana polisi remaja muda yang belum berpengalaman dan terbatas tenaga professional. Faktor penghambat dari ekstern adalah kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam hal mengoptimalkan penegakkan minuman beralkohol terutama masih adanya yang memproduksi minuman beralkohol sehingga mendapat ijin, dalam pemberantasan pelaksanaan peneggakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tidak secara optimal berdasarkan penelitian ini ditemukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku umumnya disebabkan karena berani sebelumnya meminum minuman beralkohol namun demikian perkara yang telah dilanjutkan untuk · diadili dapat secara inkra di Pengadilan. Bagi masyarakat agar bisa lebih memahami dan mendukung upaya kepolisian dalam memberantas minuman beralkohol dalam wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota serta tidak memberikan penilaian negative

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	11 May 2021 01:10
Last Modified:	11 May 2021 01:10
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9037

Actions (login required)

View Item

Downloads