Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Sing, Permata (2010) Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200610117016_Permata Sing Sebayang_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 200610117016_Permata Sing Sebayang_BAB I.pdf Download (7MB)
	Text (BAB II, III, IV) 200610117016_Permata Sing Sebayang_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (BAB V) 200610117016_Permata Sing Sebayang_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 200610117016_Permata Sing Sebayang_Daftar Pustaka.pdf Download (898kB)
	Text (Lampiran) 200610117016_Permata Sing Sebayang_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB)

Abstract

Permata Sing, 200610117016, Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010. Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara­-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (delneming) yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah: 1. Apa yang merupakan kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; 2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyebab terjadinya tindak pidana terorisme yaitu faktor politik, penindasan, kecemburuan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Tujuan Penanganan tindak pidana terorisme yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Pengaturan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini. Penulis menyarankan untuk mengamandemen pengaturan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, karena secara prosedural dapat disalah gunakan untuk kepentingan politis.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Doni Alfianthoro
Date Deposited:	21 May 2021 02:46
Last Modified:	21 May 2021 02:46
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9101

Actions (login required)

View Item

Downloads