Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Joko, Fabianto (2016) Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Warga Negara Atas Tanah (Kasus Putusan No.545/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201110115018_Joko Fabianto_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 201110115018_Joko Fabianto_BAB I.pdf Download (492kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201110115018_Joko Fabianto_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text (BAB V) 201110115018_Joko Fabianto_BAB V.pdf Download (89kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201110115018_Joko Fabianto_Daftar Pustaka.pdf Download (90kB)
	Text (Lampiran) 201110115018_Joko Fabianto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 545/Pdt.G/2011/PN. JKT.BRT merupakan putusan atas sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak pada Kavling No.285, 286,287, dan 288 yang terletak di Jalan Sumur Bor No. 63 Rt 001/02, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Barat.Sepanjang menyangkut sengketa atas tanah, selalu ada masalah hukum yang dihadapi, yaitu masalah cara memperoleh hak milik atas tanah, hak-hak yang mengikuti hak milik atas tanah, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atas tanah tersebut. Inti Permasalahannya adalah bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sebagai alas hak dan harus diuraikan peristiwa-peristiwa yang melahirkan hak tersebut atau dasar-dasar peristiwanya untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara alas hak tersebut, wajib didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah. Pendaftaran ini merupakan bukti yang sangat kuat, tidak dapat dibantah. Kewajiban utama dari Pemilik atas tanah-tanah adalah membayar pajak bumi. Dahulu disebut Verponding. Ada Verponding tanah adat dan ada Verponding tanah Barat. Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang PokokAgraria, maka tidak ada lagi Verponding tanah Barat, yang ada adalah Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan lain-lain.Hukum adat pun tidak ada lagi, yang ada adalah Hukum Negara atas Tanah. Semua Verponding wajib di Konversi menjadi Hak-hak Agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: K. G. Widjaya, SH., MH, Pembimbing II: Sri Wahyuni, SH., MH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ludfia
Date Deposited:	31 Jan 2019 04:06
Last Modified:	31 Jan 2019 04:06
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/976

Actions (login required)

View Item

Downloads