Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Sunardi, Sunardi (2008) Proses Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Dokter Kandungan Dalam Kasus Aborsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.B/1998). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 2005115164 _Sunardi_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2005115164 _Sunardi_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II-IV) 2005115164 _Sunardi_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (27MB)
	Text (BAB V) 2005115164 _Sunardi_BAB V.pdf Download (602kB)
	Text (Daftar Pustaka) 2005115164 _Sunardi_Daftar Pustaka.pdf Download (711kB)
	Text (Lampiran) 2005115164 _Sunardi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Pengguguran kandungan dapat dikatakan sebagai tindak pidana aborsi apabila dilakukannya tidak sesuai dengan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992, artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan illegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum karena merupakan tindakan pidana atau kejahatan terhadap nyawa. Ada beberapa hal yang dapat diindetifikasikan sebagai masalah penelitian yaitu (1) Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya? (2) Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi oleh dokter kandungan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandugan dalam menjalankan; profesi medisnya dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aporsi oleh dokter kandungan. Penelitian diharapkan menghasilkan karya ilrniah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan studi Hukum Kesehatan khususnya dalam proses pembuktian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dapat menghasilkan karya ilmiah yang d_apat dipakai sebagai masukan bagi penyidik di Kejaksaan agar proses pembu\«ian berjalan lancar sesuai yang diharapkan guna mengunakan UU No 23 TahtriJ 1992 dan UU No 8 Tahun 1981. Dengan demikian pemerintah hendaknya sesegera mungkin membuat peraturan khusu mengenai kejahatan yang dilakukan oleh profesi dokter, dan menempatkan tim ahli kedokteran untuk duduk di Pengadilan sehingga dalam proses pembuktian dapat betjalan sesuai yang diharapkan dan sebaiknya peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi untuk ditinjau lebih lanjut terutama dari saksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana aborsi tersebut agar dapat membuat efek jera terhadap pelaku aborsi sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 349 KUHP.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	30 Jul 2021 06:14
Last Modified:	30 Jul 2021 06:14
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9787

Actions (login required)

View Item

Downloads