Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Hartini, Sri (2008) Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Terhadap Perempuan Yang Bukan Istrinya. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 200710115101_Sri Hartini_Cover-Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 200710115101_Sri Hartini_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II-IV) 200710115101_Sri Hartini_BAB II-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)
	Text (BAB V) 200710115101_Sri Hartini_BAB V.pdf Download (452kB)
	Text (Daftar Pustaka) 200710115101_Sri Hartini_Daftar Pustaka.pdf Download (405kB)
	Text (Lampiran) 200710115101_Sri Hartini_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)

Abstract

Hampir setiap hari berita tentang terjadinya kriminalitas dimuat di media massa. Terutama di kota-kota, terlihat bahwa semakin "berani" orang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang ada. Kadang-kadang sifat kriminalitas yang dilakukan menjurus kearah kebrutalan dan tindakan di luar perikemanusiaan, salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan ini banyak menimbulkan reaksi di berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum wanita. Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana perkosaan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengatur dengan tegas, dan memberikan sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku tindak perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Namun, pada kenyataan kejahatan itu tidak berkurang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi kaum wanita. Pada tindak pidana perkosaan, akibat yang ditimbulkannya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, maupun pada diri korban sendiri yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga, harus mendapat perhatian, dan perlindungan. Untuk itu perlu diteliti bagaimana perlindungan hukum terhadapan korban perkosaan dan faktor apa yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang dugunakan adalah metode deskritif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaj i dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang berlaku saat ini, sama sekali belum ada mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Bentuk perlindungan melalui Pasal 14 a-f KUHP dan Pasal 98-101 KUHAP, masih bersifat abstrak (in abstracto), tidak secara langsung menyentuh kepentingan korban. Sedangkan KUHAP masih sangat bersifat effender oriented. Faktor internal yang berasal dari korban seperti kooperatif atau tidaknya korban dan keluarganya serta faktor eksternal yang berupa kesadaran dari masyarakat dalam menj aga tern pat kejadian perkara (TKP). Untuk itu perlu menempatkan juga petugas kepolisian perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan terhadap korban perkosaan, dan sebaiknya ada petunjuk baku yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh para hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan. Hendaknya dapat dihidupkan kembali jenis pidana bersyarat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Taufik Tri Muladi
Date Deposited:	30 Jul 2021 08:31
Last Modified:	30 Jul 2021 08:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/9796

Actions (login required)

View Item

Downloads