Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Irham, Saleh (2018) Keputusan TUN Tentang Reklamasi Dalam Perspektif Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/LH/2017). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201410115103_Irham Saleh_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 201410115103_Irham Saleh_BAB I.pdf Download (988kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201410115103_Irham Saleh_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201410115103_Irham Saleh_BAB V.pdf Download (299kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201410115103_Irham Saleh_Daftar Pustaka.pdf Download (268kB)
	Text (Lampiran) 201410115103_Irham Saleh_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan . pertama, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus terhadap perkara Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi, Putusan MA Nomor: 92 K/TUN/LH/2017, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tentang AAUPB (good governance) dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penerapan kewenangan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi dasar dalam mengeluarkan Keputusan Kegiatan Reklamasi, dalam Putusan MA Nomor: 92 K/TUN/LH/2017. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang kegiatan proses reklamasi belum mencerminkan rasa keadilan. Majelis hakim tidak melihat secara langsung secara faktual dilapangan. Akibat kegiatan reklamasi tersebut. Dan akibat yang muncul karena adanya kegiatan proses reklamasi tersebut sangat berdampak langsung pada Hak Konstitusi Warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.” Menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dapat diartikan bahwa wujud demokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak terbatas pada penentuan siapa yang duduk dalam kekuasaan negara melalui hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga negara namun juga hak-hak yang diatur dalam konstitusi baik hak asasi maupun hak warga negara yang tidak dilanggar dan diabaikan oleh penyelenggara negara. Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Hak Kosntitusi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Nina Zainab,SH.,MH., Pembimbing II: Ndaru Satrio,SH.,MH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ludfia
Date Deposited:	04 Mar 2019 04:52
Last Modified:	04 Mar 2019 04:52
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1244

Actions (login required)

View Item

Downloads