Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Samuel, Antonius Steven (2018) Efektivitas Penegakan Hukum Jual Beli Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201410115191_Samuel Antonius Steven_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 201410115191_Samuel Antonius Steven_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II, III, IV) 201410115191_Samuel Antonius Steven_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201410115191_Samuel Antonius Steven_BAB V.pdf Download (232kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201410115191_Samuel Antonius Steven_Daftar Pustaka.pdf Download (315kB)
	Text (Lampiran) 201410115191_Samuel Antonius Steven_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Salah satu hak hidup yang menjadi Hak Asasi Manusia adalah hak untuk mendapatkan kehidupan dan mempertahankan kehidupannya. Tetapi dalam memenuhi kebutuhan organ tubuh manusia mendapatkan hambatan dan permasalahan dalam kasus jual beli organ ginjal. Apa yang menjadi faktor dalam penegakan hukum kasus jual beli organ ginjal di Indonesia dan penulis bahas dalam tinjauan hukum positif (Indonesia). Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) melaporkan, setiap tahunnya terdapat 200.000 kasus baru gagal ginjal stadium akhir, sedangkan donatur organ ginjal di Indonesia sangat minim, sehingga menimbulkan adanya transaksi secara illegal atau jual beli organ ginjal. Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pengaturan mengenai jual beli ginjal terdiri dari: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia. Dalam faktor penegakan hukumnya menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya; 1. Faktor hukumnya, 2 faktor penegak hukum, 3 faktor sarana atau fasilitas, 4 faktor masyarakat, 5 faktor kebudayaan. Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Jual Beli Organ Ginjal

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Dr.Yurnal,SH.,M.Hum., Pembimbing II: dr.Abdul Rahman SP.,THT.,KL.,M.Kes.,SH
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ludfia
Date Deposited:	12 Mar 2019 05:46
Last Modified:	12 Mar 2019 05:46
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1362

Actions (login required)

View Item

Downloads