Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Manurung, Agus and Sulastri, Lusia (2021) Hasil Peer Review Jurnal Nasional dengan Judul "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri". Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text PEER REVIEW JURNAL SASANA LUSIA SULASTRI.pdf Download (868kB)
	Text PEER REVIEW JURNAL SASANA LUSIA SULASTRI (REVISI).pdf Download (989kB)

Abstract

Pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Pencatatan anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari. Disamping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatangan. Serta halangan halangan lain yang sengaja ditimbulkan para pihak yang berperkara. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Tidak adanya status kedudukan hukum sebagai istri yang sah maka belum timbul hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing masing belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing masing pihak.

Item Type:	Other
Uncontrolled Keywords:	Hasil Peer Review, Jurnal Nasional, Jurnal Hukum SASANA
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lusia Sulastri
Date Deposited:	11 Apr 2022 01:49
Last Modified:	11 Apr 2022 01:49
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/13908

Available Versions of this Item

• Hasil Peer Review Jurnal Nasional dengan Judul "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri". (deposited 11 Apr 2022 01:49) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item

Downloads