Tyastuti Sri Lestari, TSL (2023) Studi Kebijakan Melihat Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Warga Negara. Widina Media Utama. ISBN 9786234593228
Text
studi-kebijakan-melihat-kolaborasi-pemer-2f4c81fb.pdf Download (688kB) |
Abstract
Pasca reformasi 1998 telah terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam pengertian klasik, desentralisasi adalah pengalihan sebagian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.[1] Desentralisasi mengacu pada restrukturisasi kewenangan, sehingga terdapat sistem tanggung jawab bersama antar lembaga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan asas subsidiaritas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan, serta meningkatkan kewenangan dan kapasitas tingkat daerah. Desentralisasi juga bisa diharapkan dapat berkontribusi pada elemen kunci tata pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik; membantu dalam mengembangkan kapasitas rakyat dan meningkatkan respon pemerintah, transparansi dan akuntabilitas.[2] Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Daerah | 119 Daerah bersama DPRD merumuskan kebijakan daerah. Ada beberapa asa
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Administrasi Negara |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri |
Depositing User: | Tyastuti Sri Lestari |
Date Deposited: | 24 Jan 2023 02:59 |
Last Modified: | 24 Jan 2023 02:59 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/17131 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year