Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Awi, Awi (2019) Tinjauan Yuridis Efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Nomor 1105/Pidana.Sus.2017/PN.JKT.Utr Pasal 28 UUD 1945 Tentang Kebebasan Berpendapat, Pasal 28 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A (2) Jo Pasal 64 (1) KUHP). Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201620252002_Awi_Cover-Daftar Isi.pdf Download (556kB)
	Text (BAB I) 201620252002_Awi_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II, III, IV) 201620252002_Awi_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB)
	Text (BAB V) 201620252002_Awi_BAB V.pdf Download (279kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201620252002_Awi_Daftar Pustaka.pdf Download (279kB)
	Text (Lampiran) 201620252002_Awi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)

Abstract

Di Indonesia, istilah ujaran kebencian belum terlalu dipahami, banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian, lantas apa itu sebenarnya ujaran kebencian? Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, mengintimidasi, atau mengancam seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, ras, gender, kedisabilitasan, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi mempunyai potensi untuk menciderai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman yang menjadi nilai pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang diidentifikasikan oleh Komnas HAM, ujaran kebencian membuka peluang bagi berkembangnya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama, ras, dan etnis minoritas, bahkan jika dibiarkan tanpa kendali bisa mendorong tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? b.Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia ? Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur. yang. Meliputi : Bahan Hukum Primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech); dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan baik dari perpustakaan maupun dari toko-toko buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan pembahasan Tesis ini, serta mempergunakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang menjadi sampel penelitian. Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Masyarakat, Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing I: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH, Pembimbing II: Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MM
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Raden Ola Triana
Date Deposited:	10 Feb 2020 07:11
Last Modified:	10 Feb 2020 07:11
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1935

Actions (login required)

View Item

Downloads