Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Kusdiana, Kusdiana (2019) Kepastian Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Sengketa Sertipikat Ganda Oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2017). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201510117006_Kusdiana_Cover-Daftar Isi.pdf Download (27MB)
	Text (BAB I) 201510117006_Kusdiana_BAB I.pdf Download (458kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201510117006_Kusdiana_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201510117006_Kusdiana_BAB V.pdf Download (270kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201510117006_Kusdiana_Daftar Pustaka.pdf Download (249kB)
	Text (Lampiran) 201510117006_Kusdiana_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Abstract

Masalah sengketa kepemilikan tanah, terutama yang berhubungan dengan masalah sertipikat ganda atas sebidang tanah, sangat kompleks di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, hal ini tidak lepas dari adanya campur tangan mafia dibidang tanah, yang bekerjasama dengan suatu pihak tertentu. Akibat dari adanya campur tangan tersebut, pengaruhnya dapat dilihat dengan jelas, dimana upaya kepastian hukum terhadap pemeriksaan administrasi dibidang pertanahan menjadi kacau dan tak terkendali. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017, dimana akibat dari adanya campur tangan dari mafia pertanahan yang terselubung dan bersifat spekulan, sebidang tanah milik dari H. Syakur, menjadi tidak jelas kepemilikannya karena adanya sertifikat ganda dalam perkara ini. Dalam karya tulis ini, penulis hendak membahas mengenai upaya penegakan hukum perkara sengketa sertipikat ganda dalam peradilan tata usaha negara dan hakim dalam perkara Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017 telah memeriksa perkara berdasarkan asas kepastian hukum. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah Bentuk kepastian hukum perkara sengketa sertipikat ganda dalam peradilan tata usaha negara, sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun karena adanya kekurang tahuan dari masyarakat mengenai penanganan yang tepat terkait sengketa sertipikat ganda sehingga dalam penanganannya belum maksimal, terutama yang berhubungan dengan adanya indikasi campur tangan dari mafia tanah. Selain itu, Hakim dalam perkara Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017 belum memeriksa perkara berdasarkan asas kepastian hukum, karena meskipun diketahui bahwa pihak Haji Asmari maupun PT. Puradelta Lestari tidak dapat menunjukan adanya Asli akta PPAT, namun dalam perkara ini majelis hakim tetap menolak permohonan H. Syakur. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sertipikat Ganda, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Pembimbing I: Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI.,MH, Pembimbing II: Junla Karsa Simamora, SH.,MM.
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Raden Ola Triana
Date Deposited:	19 May 2020 01:32
Last Modified:	19 May 2020 01:32
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2030

Actions (login required)

View Item

Downloads