Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Pratama, Yoga (2019) Keterlibatan TNI Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masters thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text (Cover-Daftar Isi) 201720251004_Yoga Pratama_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 201720251004_Yoga Pratama_Bab I.pdf Download (998kB)
	Text (BAB II, III, IV) 201720251004_Yoga Pratama_Bab II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 201720251004_Yoga Pratama_Bab V.pdf Download (283kB)
	Text (Daftar Pustaka) 201720251004_Yoga Pratama_Daftar Pustaka.pdf Download (415kB)
	Text (Lampiran) 201720251004_Yoga Pratama_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme dan untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindakan terorisme. Dalam penelitian ini dibahas dan dilatarbelakangi dengan meningkatnya aksi teror dari tahun ke tahun. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu hukum normatif, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah melalui Bahan Hukum sekunder yang merupakan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam referensi yang berkaitan dengan objek kajian penulisan tesis ini seperti, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme harus berdasarkan keputusan Presiden. Ketentuan ini jelas mengandung makna bahwa panglima TNI dengan alasan apapun, tidak dapat menggunakan kekuatan TNI berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa adanya keputusan Presiden terlebih dahulu. Sedangkan pelibatan Tentara nasional Indonesia dalam penanganan tindakan terorisme perlu didasarkan atas keputusan presiden, pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah. Kata kunci: Terorisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejahatan terhadap Negara

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Terorisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejahatan terhadap Negara
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Febi Sugiarti
Date Deposited:	19 May 2020 01:46
Last Modified:	19 May 2020 01:46
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/2132

Actions (login required)

View Item

Downloads