Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Adams, Mohammad Refky Boyke (2021) Jaminan Perlindungan Terhadap Pembela Lingkungan Hidup Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_BAB I.pdf Download (361kB)
	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_BAB V.pdf Download (192kB)
	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_Daftar Pustaka.pdf Download (214kB)
	Text 201510115158_Mohammad Refky Boyke Adams_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pembela Hak Asasi Manusia dalam bidang Lingkungan Hidup (Environmental Human Rights Defender/E-HRD). Global Witnes mengistilahkan E-HRD adalah Pembela lingkungan hidup dengan tindakan damai, baik secara suka rela maupun profesional, untuk melindungi lingkungan atau hak atas tanah. Global Witnes menggambarkan pembela lingkungan hidup pada sosok pemimpin masyarakat adat atau petani yang tinggal di pegunungan terpencil atau hutan terpencil, melindungi tanah leluhur mereka dan penghidupan tradisional dari proyek bisnis seperti pertambangan, bendungan atau hotel mewah. Selain itu adalah penjaga taman nasional yang menangani perburuan liar atau pembalakan liar. Mereka bahkan bisa jadi adalah pengacara, wartawan atau staf LSM yang bekerja untuk mengekspos penyalahgunaan lingkungan dan perampasan tanah. Jaminan hak dan perlindungan terhadap kerja-kerja E-HRD diatur dalam perundang-undangan nasional yaitu pada Pasal 66 UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 telah diatur secara khusus dan tegas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup. Serta untuk mengetahui efektivitas Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan Pasal 66 UU PPLH dan Deklarasi Pembela HAM dalam fakta dilapangan tidak adanya perlindungan hukum yang diperoleh kepada setiap orang-orang pembela lingkungan hidup.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Jul 2023 09:07
Last Modified:	24 Jul 2023 09:07
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22616

Actions (login required)

View Item

Downloads