Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Ma’ruf, Azhar (2021) Pelaksaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No.305/Pid.B/2013/PN.PBR dan Putusan No.60/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr). Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_BAB I.pdf Download (546kB)
	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_BAB V.pdf Download (315kB)
	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_Daftar Pustaka.pdf Download (328kB)
	Text 201610115002_Azhar Ma'ruf_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (970kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang memiliki perbedaan sanksi pada setiap putusannya antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Penulis dalam hal ini memiliki 2 (dua) tujuan: Pertama, untuk mengetahui Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana pidana penggelapan dalam jabatan sendiri tertuang pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Bahwa penggelapan menurut Pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan dengan pemberatan, Unsur-unsur memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: a.Karena hubungan kerja pribadinya, b.Karena pekerjaannya, c.Karena mendapat imbalan uang (upah). Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wattelijk bewijstheorie) diterangkan bahwa hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh Undang-Undang dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah sumber bahan sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Hasil Penelitian dan Simpulan Penulisan Skripsi ini bahwa Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. jika berdasarkan pada pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur-unsur dan alat-alat bukti itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian beserta teori pemidanaannya

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Jul 2023 09:07
Last Modified:	24 Jul 2023 09:07
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22618

Actions (login required)

View Item

Downloads