Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Ishartanto, Faiz Fakhri (2021) Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 27/Pdt.G /2020/PN.Plk. Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_BAB I.pdf Download (502kB)
	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_BAB V.pdf Download (291kB)
	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_Daftar Pustaka.pdf Download (323kB)
	Text 201610115283_Faiz Fakhri Ishartanto_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan kepada pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Problematika di masyarakat terkait tentang penyalahgunaan Teknologi terutama di elektronik, maraknya kasus Ujaran Kebencian (hate speech) di masyarakat sehingga sampai masuk ke jalur hukum pidana, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfataan kemajuan teknologi ITEtersebut. Penulis dalam hal ini memiliki 2 (dua) tujuan: Pertama, Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara/lembaga negara menurut hukum pidana dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah sumber bahan sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Hasil Penelitian dan Simpulan dari skripsi ini memuat Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana diatur dalam KUHP berupa pidana penjara, pidana denda dan pencabutan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa pidana pokok dan pidana penjara. Pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Pidana hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah sebagai pencegahan yaitu dengan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Jul 2023 09:07
Last Modified:	24 Jul 2023 09:07
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22631

Actions (login required)

View Item

Downloads