Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Novia, Corry (2021) Rekaman Video Yang Secara Benar dan Sah Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Keabsahan Rekaman Video Elektronik Pada Pengadilan Pidana). Masters thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115043_Corry Novia_Cover - Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text 201710115043_Corry Novia_BAB I.pdf Download (698kB)
	Text 201710115043_Corry Novia_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB)
	Text 201710115043_Corry Novia_BAB V.pdf Download (421kB)
	Text 201710115043_Corry Novia_Daftar Pustaka.pdf Download (525kB)
	Text 201710115043_Corry Novia_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)

Abstract

Hukum bertujuan untuk mengatur segala hidup berbangsa dan bernegara dimana didalam hukum tersebut terdapat norma-norma yang mengatur hal yang dilarang dinegara dan berbangsa yang diatur dengan tegas dengan hukum salah satunya Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No 08 Tahun 2010 perubahan atas UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan penelitian. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan tentang alat bukti elektronik di Indonesia belum diatur secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan khusus sudah mengatur tentang alat bukti elektronik. Untuk diterima sebagai alat bukti hukum harus memenuhi syarat formil dan materil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap perkara pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUHAP sendiri menganut sistem pembuktian negatif dimana seorang hakim dalam mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan sebuah keputusan harus didasarkan minimal dua alat bukti.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:22
Last Modified:	25 Jul 2023 03:22
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22693

Actions (login required)

View Item

Downloads