Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Hafied, Baharuddin (2021) Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan Atas Tindakan Aborsi. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_Cover - Daftar Isi.pdf Download (654kB)
	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_BAB I.pdf Download (462kB)
	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_BAb V.pdf Download (293kB)
	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_Daftar pustaka.pdf Download (433kB)
	Text 201710115256_Baharuddin Hafied_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)

Abstract

Kebutuhan manusia yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah dengan orang lain menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya berbagai penyedia layanan jasa telekomunikasi, jasa informasi dan data, salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti IndiHome. PenelitiaAborsi merupakan suatu perbuatan pengguguran kandungan yang dilarang baik oleh agama maupun undang-undang, sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat kontroversi diantara yang pro dan kontra. Beberapa perundang-undangan yang muncul yang melegalkan aborsi dengan pengecualian atau persyaratan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dari beberapa undangundang menurut perpektif yuridis yang telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi (abortus provokatus), sebagai suatu cara untuk mengakhiri kehamilannya. Perbuatan itu oleh KUHP sebagai pelaku tindak pidana aborsi, disebut dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”(abortus provocatus). Ada perlindungan hukum yang telah diterapkan sebagai implementasidari undang-undang yang mengesahkan perbuatan aborsi akibat korban perkosaan. Pemerintah , perlu meningkatkan sosialisasi perundang-undangan dan permenkes no. 13 tahun 2016 tentang aborsi.n dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelnggan Layanan IndiHome dengan Kualitas Layanan yang Tidak Baik di Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, memiliki rumusan masalah apakah konsumen IndiHome sudah mendapatkan hak-haknya dalam hal pelayanan standar yang disepakati berdasarkan tarif/jaringan dan bagaimana perlindungannya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pakah pelaksanaan tanggungjawab IndiHome sebagai pelaku usaha sudah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsumen mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha oleh IndiHome. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha; Contractual liability, Product liability, Professional liability dan Criminal liability. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian yang telah disepakati memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataannya. Maka dari itu, konsumen yang merasa haknya belum terpenuhi atau dirugikan terhadap kualitas layanan IndiHome dapat mengajukan laporan keluhannya dan berhak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi atau penggantian sesuai dengan ketentuan teknis Telkom yang berlaku jika jaminan layanan IndiHome tidak terpenuhi atau terbukti adanya kesalahan dari pihak PT. Telkom. PT. Telkom yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang didasarkan pada asas kepastian hukum yang dimaksudkan supaya pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha maka hal tersebut melanggar hak-hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga melanggar asas keadilan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:23
Last Modified:	25 Jul 2023 03:23
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22717

Actions (login required)

View Item

Downloads