Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Susanto, Edi (2021) Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115236_Edi Susanto_Cover - Daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 201710115236_Edi Susanto_BAB I.pdf Download (332kB)
	Text 201710115236_Edi Susanto_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text 201710115236_Edi Susanto_BAB V.pdf Download (206kB)
	Text 201710115236_Edi Susanto_Daftar Pustaka.pdf Download (189kB)
	Text 201710115236_Edi Susanto_Lmapiran.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB)

Abstract

Penelitian ini penting dilakukan mengingat setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, kepastian hukum yang adil, dan pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya peran penting dan tidak berkepihakan pihak pemerintah dalam mengemban fungsi pengawasan dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Hukum perikatan Pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan terhadap hak upah pesangon menjadi konsekuensi pidana kejahatan karena adanya kerugian materiil bagi pekerja. Penelitian dilakukan terhadap norma baru Ketenagakerjaan Pasal 81 dan Pasal 185 Undang- Undang Cipta Kerja disandingkan dengan beberapa putusan perkara yang terjadi di masyarakat yakni pekerja yang memperjuangkan upah pesangon melalui proses peradilan yang lama dan menyulitkan pekerja dalam mencari keadilan dengan melalui peradilan khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan norma baru terkait upah pesangon dari perselisihan para pihak menjadi kewajiban perusahaan serta akibat hukumnya. Bagaimana proses Peradilan Hubungan Industrial memakan waktu yang tidak sebentar sehingga tuntutan pada peradilan bagi pekerja sering tidak dilakukan dan Bagaimanakah konsep Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan norma baru tentang upah pesangon yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti implementasi ketentuan hukum positif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Hasil penelitian norma baru terhadap hak atas upah pesangon bagi pekerja/buruh yang PHK oleh perusahaan adalah wajib dan ada konsekwensi pidana sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan untuk menjamin ini maka Pemerintah harus melakukan segera pelatihan terhadap dinas terkait di Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus dengan instansi terkait untuk melaksanakan pelaksanaan pengawasan. Kata-kata kunci: hukum ketenagakerjaan, konsekuensi pidana,

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:24
Last Modified:	25 Jul 2023 03:24
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22728

Actions (login required)

View Item

Downloads