Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Debastri, Jordy (2021) Wewenang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 Dalam Bingkai Asas Demokrasi. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115215_Jordy Debastari_Cover - Daftar Isi.pdf Download (407kB)
	Text 201710115215_Jordy Debastari_BAB I.pdf Download (351kB)
	Text 201710115215_Jordy Debastari_BAB V.pdf Download (146kB)
	Text 201710115215_Jordy Debastari_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB)
	Text 201710115215_Jordy Debastari_Daftar Pustaka.pdf Download (167kB)
	Text 201710115215_Jordy Debastari_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi, dalam mewujudkan demokrasi itu maka ada dua model demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung yakni rakyat memilih secara langsung wakilnya, kemudian terbentuknya lembaga perwakilan sebagai wadah para wakil yang terpilih. Terbentuknya lembaga perwakilan diharapkan dapat menyalurkan kehendak rakyat, lembaga perwakilan yang utama dalam merealisasikan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan konseptual menggunakan teori demokrasi, teori sistem pemerintahan presidensial, dan teori lembaga perwakilan. Untuk memahami penelitian ini penulis tidak menggunakan metode analisis melainkan metode penafsiran. Hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam menjalankan fungsi pengawasan, ternyata ada tiga faktor yang menghambat . Pertama, sistem pengisian jabatannya. Dalam sistem pengisian jabatan DPR dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) lewat partai politik (parpol). Kedua, Penerapan ambang batas. Dalam penerapan ambang batas yang kurang efektif sehingga tidak menjadikan kepartaian sederhana. Ketiga, fraksi di lembaga DPR. Pada saat ini fraksi di lembaga DPR jauh dari kata seimbang, karena tidak adanya pembatasan mengenai gabungan fraksi parpol.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:31
Last Modified:	25 Jul 2023 03:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22742

Actions (login required)

View Item

Downloads