Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Nurhidayat, Muhamad Royan (2021) Penerapan Hukum dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_Cover - Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_BAB V.pdf Download (479kB)
	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_Daftar Pustaka.pdf Download (408kB)
	Text 201710115162_Muhhamd Royan N_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa dikarenakan korupsi bersifat sistematik, endemik yang berdampak luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakkan perlu upaya compherensive extraordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk pemerintahan untuk menanggulanginya. Akibat dampak yang sangat besar tersebutlah maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus semakin dikuatkan. Namun, Presiden Joko Widodo malah memberikan Grasi terhadap narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun dengan alasan kemanusian sehingga mendapat kritikan dari berbagai kalangan pegiat anti-korupsi yang mengecam Keputusan Presiden tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun hingga pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo serta relevansi atas pemberian grasi tersebut kepada narapidana korupsi lanjut usia seperti Annas Maamun. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif artinya dalam penelitian mengkaji tentang asas-asas keadilan serta penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai permasalahan mengenai Grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana korupsi lanjut usia Annas Maamun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan terkait proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun dan permberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tidak hanya itu pada hasil penelitian dan pembahasan penulis juga menyimpulkan bahwa Keputusan Presiden dalam memberikan Grasi kepada narapidana korupsi lanjut usia Annas Maamun dianggap tidak sejalan dengan penegakkan hukum sebagaiman mestinya karna keputusan tersebut telah mencoreng nilai keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:31
Last Modified:	25 Jul 2023 03:31
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22755

Actions (login required)

View Item

Downloads