Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Pratidina, Winda Moylica (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Daring Selama Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201710115202_Winda Moylica P_Cover -Daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 201710115202_Winda Moylica P_BAB I.pdf Download (522kB)
	Text 201710115202_Winda Moylica P_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 201710115202_Winda Moylica P_Daftar Pustaka.pdf Download (99kB)
	Text 201710115202_Winda Moylica P_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text 201710115202_Winda Moylica P_BAB V.pdf Download (205kB)

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi selama pandemi covid 19 untuk kegiatan berbelanja secara daring sangat diminati masyarakat hal ini ditunjukan dengan adnyajuga menunjukan adanya pengingkatan di sektro transaksi elektronik yang mencapai 140 juta transaksi pada Agustus 2020. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan baru yaitu peningkatan tindak pidana penipuan daring e-commerce, menurut data patrolisiber.id jumlah laporan tindak pidana penipuan daring yang tercatat pada periode Januari-Mei 2020 sebanyak 649 kasus. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan daring melalui ecommerce sehingga terciptanya keadilan bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul metode yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap korban penipuan daring ada 2 bentuk yaitu, perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan agar masyrakat tidak menjadi korban penipuan daring, dan perlindungan represif merupakan perlindungan tahap akhir yang memberikan saksi kepada pelaku penipuan daring agar terciptanya efek jera dan tidak mengulangi perbuatanya. Di sinilah pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum dari kejahatan siber sangat diperlukan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	25 Jul 2023 03:33
Last Modified:	25 Jul 2023 03:33
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22774

Actions (login required)

View Item

Downloads