Wahidin, Wahidin (2019) Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi desa oleh kepala desa (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor1784K/pid.sus/2016), Jumlah 93 halaman, 2019. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text
201510115078_Wahidin_Cover-Daftar Isi.pdf Download (3MB) |
|
Text
201510115078_Wahidin_BAB I.pdf Download (374kB) |
|
Text
201510115078_Wahidin_BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB) |
|
Text
201510115078_Wahidin_BAB V.pdf Download (160kB) |
|
Text
201510115078_Wahidin_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
201510115078_Wahidin_Daftar Pustaka.pdf Download (248kB) |
Abstract
Terjadinya tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa, yang dilakukan oleh Kepala Desa Situwangi yaitu Nunung Nurjanah yang diduga menyalahgunakan anggaran dana desa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, surat Nomor 620/03/8/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Nomor 147/01/8/2013 tanggal 20 Juni 2013 dengan perihal yang sama yaitu Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Pada perkara ini diketahui bahwa pada peradilan tingkat pertama yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 190/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg., Nunung Nurjanah divonis dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan di vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta menghukum Terdakwa Nunung Nurjanah binti H. Ateng untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan Penelitian ini adalah Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini memberikan kekebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 1 sampai dengan 20 tahun penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat mahkamah agung yang masih ringan dari maksimal Hukuman tentunya tidak sejalan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Penyalahgunaan Dana, Korupsi kepala desa
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Astrid Brenda Maharani |
Date Deposited: | 31 Jul 2023 07:43 |
Last Modified: | 31 Jul 2023 07:43 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/22939 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year