Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Soraya, Ferria (2019) Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas Perlindungan yang Seimbang. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 201510117010_Ferria Soraya_Cover-Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text 201510117010_Ferria Soraya_BAB I.pdf Download (553kB)
	Text 201510117010_Ferria Soraya_BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB)
	Text 201510117010_Ferria Soraya_BAB V.pdf Download (193kB)
	Text 201510117010_Ferria Soraya_Daftar Pustaka.pdf Download (248kB)
	Text 201510117010_Ferria Soraya_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam hal debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis pemegang jaminan hak tanggungan sangat dibatasi kewenangannya dalam mengeksekusi jaminan. Hal ini terjadi karena semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan yang ada pada Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap Bank selaku kreditur separatis.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Bank selaku kreditur separatis yang memiliki jaminan Hak Tanggungan menurut Undang�Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda�Benda yang terkait dengan Tanah dan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas perlindungan yang seimbang bagi kreditur separatis ketika debitur mengalami kepailitan terkait dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi penyimpangan asas integrasi antara Pasal 55 dengan Pasal 56 dan Pasal 59 dalam Undang-Undang Kepailitan itu sendiri dan terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang terkait dengan jaminan perlindungan kreditur separatis, sehingga pada saat debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis mengalami disfungsi kewenangan terhadap jaminannya. Kedua undang-undang memberikan status hukum yang sama namun memberikan perlindungan yang berbeda. Ditemukan bahwa UUK-PKPU tidak menerapkan asas perlindungan yang seimbang kepada kreditur separatis dimana jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) bulan yang diberikan pada prakteknya sangat mustahil bagi Bank selaku kreditur separatis untuk mendapatkan pengembalian hutang debitur yang sesuai dengan nilai jaminannya, sehingga diperlukan perbaikan terhadap UUK-PKPU agar Pasal 56 dan Pasal 59 dapat integrasi dengan Pasal 55 dan undang-undang terkait sehingga asas perlindungan yang seimbang dapat diterapkan sesuai amanat perlindungan hukum yang digariskan dalam UUD 1945. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kreditur Separatis, Debitur Pailit, Asas Perlindungan yang Seimbang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Astrid Brenda Maharani
Date Deposited:	31 Jul 2023 07:46
Last Modified:	31 Jul 2023 07:46
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/23150

Actions (login required)

View Item

Downloads