Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Institutional Repositories

Yunanto, Tommy Tri (2022) Penegakan Tindak Pidana Pengendaran Narkotika yang Dijual Memalui Online Shop. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

	Text 202120251062_Cover - Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text 202120251062_Tommy Tri Y_BAB I.pdf Download (4MB)
	Text 202120251062_Tommy Tri Y_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (54MB)
	Text 202120251062_Tommy Tri Y_BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 202120251062_Tommy Tri Y_Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text 202120251062_Tommy Tri Y_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akibatnya kerugian negara bukan hanya sekedar potensial saja yang belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya namun harus dapat dibuktikan. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit, terlebih ketika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah: (1) Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa? (2) Apakah implikasi pengembalian kerugian Negara dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa dapat menghilangkan sifat pidananya? Kerangka pemikiran dalam penelitian menggunakan teori negara hukum, teori pengembalian aset dan teori kerugian negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan eara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dan meneliti bahan hukum pustaka yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan eara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penghapusan frasa “dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi kepada pergeseran delik tindak pidana korupsi, yang awalnva formiil menjadi materiil. Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik materiil mengharuskan aparatur penegak hukum harus menentukan jumlah kerugian keuangan negara secara nyata, padahal lembaga yang berwenang dalam menentukan jumlah kerugian negara masih tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak menghapus tindak pidananya. Dengan pengembalian kerugian negara maka sejatinya telah menyebutkan adanya kerugian negara yang terjadi sebelumnya

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Repositori
Date Deposited:	24 Apr 2024 04:00
Last Modified:	24 Apr 2024 04:00
URI:	http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/28695

Actions (login required)

View Item

Downloads